ISLAM DAN LIBERALISME BERDASARKAN PERSPEKTIF ALI ABDUL RAZIQ

Istilah islamisme atau politik Islam menunjuk pada pergerakan sosial-politik yang menggunakan nilai-nilai agama dan simbol-simbol untuk memperoleh kekuatan politik dan sistem lembaga ke-Islaman dalam sebuah pemerintahan, baik secara perdamaian maupun kekerasan. Adapun karakter pemikiran Islam yang moderen tampak jelas pada negara-negara yang terletak secara geografis tumbuh di dalam pemikiran itu. Terutama pada pusat kota yang mengalami modernisasi secara intensif seperti Syiria, Algeria, Iran dan dalam konteks pembahasan ini adalah Mesir.
            Istilah liberalisme juga membangkitkan metodologi yang cukup sulit. Dalam konteks Timur Tengah, liberalisme tidak menunjukkan atribut penuh yang signifikan di mana awalnya berasal dari ranah Barat. Liberalisme ini mengurangi pondasi ideologi dan akar-akar perekonomian yang membesarkan tradisi liberal Barat, misalnya; Filosofi Hellenestik, Reformasi Protestan, Revolusi Industri dan perkembangan perdagangan Laissez-Faire. Bahkan di Barat, konsep liberalisme bukanlah konsep delimited dan dapat menjangkau dari kebebasan klasik perseorangan menuju kesatuan perekonomian dan kerangka sosial. Lebih dari itu, realisasi akan sejarah liberalisme masih abstrak. Terakhir, pada abad ke 19, beberapa macam hak-hak di Britain termasuk hak untuk memilih, masih mutlak dimiliki oleh kaum elit. Pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam di Amerika sepenuhnya berhenti pada tahun 1960-an. Lebih-lebih, dengan adanya kemunculan negara yang adil dan makmur, pengertian akan liberalisme itu sendiri mengalami pengikisan.
            Dalam islam dan liberalisme berdasarkan perspektif Ali Abdul Raziq di Mesir menitik beratkan pada dua pokok pemikirannya di dalam buku karangan yang ia tulis pada tahun 1925. Makalah ini lebih condong membahas liberalisme atau kebebasan berpikir yang tertuang di dalam buku tersebut dan sedikit mengupasnya terutama pada bagian kekhalifahan. Pengertian Islam dan liberal secara umum, beberapa catatan mengenai biografi Ali Abdul Raziq, latar belakang sejarah dan pemikiran-pemikirannya.
  1. Latarbelakang
            Ali Abdul Raziq (1888-1966) mulai terkenal sejak dunia Islam dikejutkan oleh tindakan Mustafa Kemal mengenai penghapusan Pranata Khalifah (1924) yang sudah berjalan kurang lebih tiga belas abad lamanya. Ali Abdul Raziq mengemukakan sebuah teori mengenai pemisahan antara agama dan negara. Hal ini tertuang dalam karyanya yang berjudul Al-Islam wa Ushul Al-Hukum atau yang berarti Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan. Buku ini membangkitkan respon yang cukup tajam dari benteng kaum Al-Azhar ortodoks yang akhirnya melepaskan Ali Abdul Raziq dari julukan ‘alim’ (status keagamaannya). Tidak hanya itu, hal ini juga memaksanya untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Qadi dan membuatnya tidak diterima dengan baik di berbagai public office.
            Dalam bukunya, Identity Politics in The Middle East, Meir Hatina menjelaskan bahwa gagasan yang diusung oleh Ali Abdul Raziq di dalam karya kontroversialnya berisi dua hal; pertama, Rasulullah merupakan seorang spiritual bukan seorang pemimpin politik, peran sempitnya untuk menunjukkan firman Ilahi dan mencapai agama yang satu. Kedua, kekhalifahan bukanlah sesuatu yang bersifat esensi atau inti pada kaum muslim, sebab tak termasuk dalam bagian ajaran Islam. Ia menyadari bahwa Islam adalah agama spiritual tanpa pemerian atau sistem politik yang wajib. Muslim bebas mengekspresikan kesetiaan berpolitik dalam variasi banyak negara dan memutuskan kebangsaannya sebagai mana mereka memilih dan sesuai dengan tradisi di dunia moderen, yang bernama Demokrasi Barat. Buku itu juga membangkitkan respon yang tinggi dalam politik, agama dan komunitas intelektual pada saat itu, meski sebelumnya pernah ditolak oleh kalangan Elit Politik Mesir.
            Buku itu pun merupakan serangan langsung terhadap pembahasan Rasyid Ridha dalam bukunya yang berjudul Al-Khilafah au Al-Imamah Al-‘Uzhma. Namun demikian, Rasyid Ridha tampak berusaha kuat untuk membela sistem khilafah atau imamah sebagai kesatuan politik dunia Islam terutama dalam menghadapi imperialisme Barat.
       Ketika dunia Islam dikejutkan dengan tindakan Mustafa Kemal, Kairo sedang mempersiapkan Muktamar Khilafah yang akan diadakan pada tahun 1926, dan setiap negara Islam lebih memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam menghadapi kelihaian politik penjajah. Sebab itulah, Ali Abdul Raziq mencuat dengan gagasan barunya yang dianggap radikal dan berseberangan dengan pendapat para ulama. Sejak itu, Al-Azhar selaku penyelenggara Muktamar Khilafah merasakan adanya ketidaksetiaan Ali Abdul Raziq yang sebenarnya termasuk dalam anggota Korps Ulama Al-Azhar. Maka pada tanggal 12 Agustus 1925, Ali Abdul Raziq resmi dipecat dari Korps Ulama Al-Azhar juga serta dari semua jabatan lainnya.
  1. Masalah Khilafah
            Maraknya perbedaan pendapat mengenai Khilafah menjadi penyebab utama munculnya beberapa aliran pemikiran politik bahkan teologi. Ali Abdul Raziq dalam bukunya menyebutkan bahwa mendirikah Khilafah itu tidak wajib. Hal ini membawa konsekuensi mendasar mengenai apa itu Islam. Apakah Islam hanya agama atau agama dan dunia? Apakah di dalam Islam terdapat pemisahan antara agama dan negara?. Secara umum, ulama menyatakan bahwa Khilafah atau Imamah berhukum fardhu kifayah seperti hukum jihad atau mencari ilmu. Dalam sejarah, pendapat ini dipegang oleh Ahlusunnah, Mu’tazilah dan Khawarij. Sebagian kecil menghukumi tidak wajib atau bahkan jaiz. Argumentasi ulama ini berdasarkan dalil aqli dan naqli juga ada yang berargumen dengan syar’i baik secara nash Alquran, hadist maupun ijma’ versi ahli Ushul Fiqh. Ali Abdul Raziq menolak dalil ijma’ sebagai hukum syara’ atau hujah agama baik ijma’ sahabat, ijma’ sahabat bersama tabi’in maupun ijma’ seluruh kaum muslim.  Argumen yang selalu digunakan para ulama tentang wajibnya Khilafah adalah tegaknya ajaran Islam, maraknya syiar agama dan baiknya umat Islam sangat bergantung pada adanya Khilafah. Menurut Ali Abdul Raziq, alasan itu tidak cocok dengan kenyataan sejarah yang membuktikan bahwa maraknya syiar Allah dan berkembangnya agama tidak bergantung pada adanya Khilafah. Ia menambahkan keterangan bahwa sejak abad ke-3 Hijriah, sistem Khilafah sudah tidak utuh lagi hingga kekuasaannya hanya terbatas pada sekitar Baghdad. Ia berkata dalam buku kontroversialnya, “Kita tidak membutuhkan Khilafah, baik untuk urusan agama kita maupun untuk urusan dunia kita. Karena sistem Khilafah ini masih merupakan tragedy bagi Islam dan kaum muslimin. Marilah kita yakini sekarang bahwa agama dan dunia kita tidak memerlukan Khilafah Fiqhiyyah.” Pendapat ini dipandang ada benarnya sebab para Fuqoha sering mengeluarkan hukum fiqh yang memberikan legalisasi perkembangan Pranata Khilafah dalam sejarah. Selain itu, pernyataannya menunjukkan landasan berpikir sekulernya yang tergambar jelas dalam pemikirannya antara hubungan Islam dan negara.

  1. Islam dan Negara
            Ali Abdul Raziq berpendirian bahwa “Risalah laa hukm, wa din laa daulah!” atau yang berarti, “ajaran/risalah bukanlah pemerintahan dan agama bukanlah negara.” Namun, dalam menanggapinya, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, Islam mengajarkan kesatuan antara masalah dunia dan akhirat. Pendapat ini menyatakan bahwa mempersatukan maslahat dunia dan akhirat merupakan dasar di antara dasar-dasar Islam. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan antara antara Islam dan dunia. Banyak ayat Alquran dan Hadits yang menunjukan bahwa Islam tidak menganut sekularisme. Abd Hamid Mutawalli, ketika mendiskusikan gagasan Ali Abd al-Raziq, mengemukakan ayat Al-Quran, “Wa la tansa nasibaka min al-dunya” (Q.S 28:77). Adapun hadits yang dikemukakan ialah sabda Rasulullah Saw kepada Saad bin Abi Waqqas yang waktu itu sedang sakit. Ketika Saad meminta nasehat Rasul tentang niatnya untuk menyedekahkan dua pertiga dari hartanya, Nabi Saw menjawab: “Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada membiarkan mereka fakir dan meminta-minta kepada orang lain.” Mutawalli menambahkan argumen Muhammad Abduh, “Pergi salat Jumat hukumnya wajib, kecuali jika tanah terlalu becek dan hujan lebat sehingga menyebabkan kesusahan (untuk pergi solat jumat), maka hukum wajib itu jatuh karenanya. Oleh karena itu, kita dapati kaidah umum, “Kesehatan badan diberi prioritas daripada kesehatan agama.” (sihhah al-abdan muqoddamun ‘ala sihhah al-adyan). Tentu tidak sedikit ayat Al-Quran dan Hadits yang menunjukan (secara implisit) bahwa di samping agama, Islam juga adalah negara—sebagaimana dikutip oleh Mutawalli. Alasan lain adalah pandangan kaum orientalis, seperti Thomas Arnold dan S. Strothman Gibb, yang menyatakan bahwa selain masalah ibadah, Islam juga mengurus soal masarakat dan negara, bahwa Nabi bukan bukan hanya pemimpin agama tetapi juga kepala negara. Begitulah seperti yang dicatat oleh Mutawalli. Ali Abdul Raziq sendiri mengakui bahwa Muhammad bukan saja Rasul, melainkan juga kepala negara. Akan tetapi, pengakuannya itu dibatalkan oleh pendapatnya ketika ia berkata, “Itulah kepemimpinan dakwah kepada Allah. Tidak seperti kepemimpinan raja, kepemimpinannya adalah kepemimpinan risalah dan agama. Kekuasaan Nabi bukan kekuasaan kerajaan dan sultan.” Pada prinsipnya, pernyataan Ali Abdul Raziq tidak menolak bahwa Nabi itu adalah pemuka kelompok masarakat di Madinah. Mungkin yang ditolaknya adalah sifat kekuasaan mutlak para raja dan para sultan yang ternyata pada waktu itu bersifat mutlak dan zalim.
            Ali Abdul Raziq memisahkan antara Islam dan negara atau pemerintahan. Pendapatnya itu dapat kita pahami dari pernyataan yang pernah ia kemukakan, “Nabi Muhammad itu adalah rasul untuk mendakwahkan agama semata-mata, tidak dicampuri kecenderungan untuk mendirikan kerajaan dan tidak pula mendakwakan berdirinya negara.”
            Selanjutnya ia berkata, “Sesungguhnya Islam itu adalah kesatuan agama, dan Nabi mengajak kepada kesatuan itu. Kesatuan benar-benar sudah tercapai sebelum Nabi wafat. Dalam mencapai kesatuan itu Nabi telah berjuang dengan lisannya dan telah menunjukkan “giginya” (maksudnya, berjihad dengan kekuatan) sehingga datanglah petolongan Allah dan tercapailah kemenangan.” Menurutnya kalau Rasul itu pengemban risalah, maka tidak boleh dilupakan bahwa risalah itu sendiri memerlukan seorang rasul sebagai pemimpin kaumnya, sebagai sultan mereka.
            Meskipun demikian, kepemimpinannya tidak seperti kepemimpinan raja-raja berikut kekuasaan mereka terhadap rakyatnya. Jangan dicampuradukan antara kepemimpinan risalahdengan kepemimpinan almulk. Yang pertama adalah kepemimpinan agama sedangkan yang kedua adalah kepemimpinan kerajaan. Kemudian Ali Abdul Raziq melanjutkan dalil akalnya; apabila benar bahwa tugas Nabi itu mendirikan negara, tentu beliau akan menentukan pengganti setelah beliau wafat; sebaliknya, Nabi justru membiarkan urusan negara itu tidak jelas (mubham) bagi kaum Muslimin. Karena itu, setelah Nabi wafat, kaum Muslimin mengalami kebingungan, yang akibatnya saling hantam satu sama lain. Namun, Selanjutnya Ali Abdul Raziq menerangkan sejarah Khilafah. Yang mengherankan adalah ungkapannya yang menyatakan bahwa setelah Nabi wafat, “tidak ada pemimpin keagamaan.” Yang ada adalah bentuk kepemimpinan baru dan tidak ada kaitannya dengan ar-risalah dan tidak berdasarkan agama.” Artinya, tidak lebih dari “kepemimpinan sipil atau politik, kepemimpinan pemerintahan dan sultan; bukan kepemimpinan agama.” Ia bahkan berkata, “Abu Bakar adalah raja pertama dalam Islam.”
            Akan tetapi, kalau kembali kepada sejarah, kita akan mendapati kenyataan bahwa keberadaan Nabi di Mekah adalah sebagai rasul atau pemimpin keagamaan bagi kaum mukmin. Namun, kedudukannya berubah setelah beliau hijrah ke Madinah. Selain sebagai rasul, beliau juga berfungsi sebagai Nabi dan kepala negara (semacam negara polis di Yunani kuno). Pernyataan Ali Abdul Raziq bahwa “Raja pertama adalah Abu Bakar” tampaknya kurang tepat. Apa yang dilakukan Abu Bakar dan para khalifah sesudahnya hanyalah melakukan perluasan dan pengembangan dari apa yang telah dibangun oleh Rasulullah Saw. Meskipun pemerintahannya sederhana, Rasulullah telah meletakan dasar-dasar yang cukup kokoh dan bisa dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Pepatah Prancis mengatakan, “Bien Peser la Question c’est deja la resoudre” (Bila tepat meletakkan masalah sebenarnya, masalah itu telah dipecahkan). Masalah yang dikemukakan Ali Abdul Raziq adalah apakah Islam itu agama dan negara?.
            Mutawalli berpendapat bahwa peletakan masalah itu kurang tepat. Sebab, orang yang beranggapan bahwa “Islam hanya agama” telah mengingkari kenyataan sejarah. Letak permasalahan sebenarnya adalah, apakah Islam telah meletakan sistem tertentu. Islam tidak menentukan sistem tertentu mengenai pemerintahan dan negara. Sebagaimana diutarakan oleh Harun Nasution, sistem itu cenderung statis dan bisa menghambat perkembangan masarakat. Jika demikian, pertanyaan berikutnya adalah apakah Islam telah meletakan dasar-dasar negara. Jawabannya mungkin bisa; bahwa Alquran dan hadist telah meletakkan prinsip-prinsipnya seperti musyawarah, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan. Jadi, kesulitan yang dihadapi umat Islam terletak pada penjabaran, perincian, atau interpretasi dari nilai-nilai dasar tersebut.
  1. Kesimpulan
Ø  Agama adalah kebenaran yang abadi dan tidak berubah, sedangkan negara dan sistem pemerintahan tunduk kepada perkembangan yang dinamis, selalu berubah. Tindakan Rasul sebagai pemimpin komunitas Madinah, baik dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dalam upaya perundingan, perjanjian, dan penentuan perang atau jihad tidak berarti bahwa beliau menentukan satu bentuk pemerintahan yang diwajibkan; yang diwajibkan bukanlah bentuknya, melainkan pranata negara yang mampu menjamin terlaksananya syariah.
Ø  Pemikiran dari Ali Abdul Raziq tentang khilafah menggugah pemikiran muslim untuk mencari alternatif tentang masalah negara Islam. Sistem Khilafah yang dulu dianggap sebagai dogma agama terbukti tidak ada keterangannya dalam secara eksplisit dalam Alquran dan hadis. Yang bisa dipahami secara implisit adalah bahwa dasar-dasar Islam perlu pranata yang merealisasikannya. Pranata yang paling mampu dan efektif untuk merealisasikannya adalah negara dan pemerintahan.
Ø  Cara berpikir Ali Abdul Raziq yang skolastik serta bersifat emphirical history dan rasional telah membuktikan sesuatu yang baru. Namun sayang, metode berpikirnya itu telah menghasilkan sekulerisme yang tidak disepakati oleh sebagian besar dunia Islam. Meskipun demikian, masalah terakhir ini kerap kali timbul ke permukaan, karena ia menyangkut pandangan hidup Muslim.
Sumber bacaan:
Hatina, Meir. 2007. Identity Politics in The Middle East; Liberal Thought and Islamic Challenge in Egypt. London:Tauris Academic Studies

http://ainuamri.wordpress.com/2007/11/16/kontroversi-ali-abd-al-raziq-masalah-negara-dalam-islam-i/Kontroversi Ali Abd al-Raziq (Masalah Negara dalam Islam I)

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s